uu 35 2009. Pada UU No 35 tahun 2009, secara jelas peranan dan kewenangan dari BNN sebagai badan Nasional diatur sedemikian rupa terutama mengenai kewenangan penyidikan. uu 35 2009

 
Pada UU No 35 tahun 2009, secara jelas peranan dan kewenangan dari BNN sebagai badan Nasional diatur sedemikian rupa terutama mengenai kewenangan penyidikanuu 35 2009  DR

35 tahun 2009 Tentang Narkotika. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2009. Undang-undang (UU) NO. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II. “pengguna “ dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (. Of course this has proven that if the application of article 127 of Law Number 35 of 2009 is carried out properly it can provide a good influence for drug addicts and. 35 Tahun 2009 nantinya dilakukan penguatan. t r i bu n ne w s. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, lihat di sini. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa ^W˚ vˆµ v„l}ı]l ˆv l}„ v 2. Bagikan. TUJUAN Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a) menjamin. a. Berkas:UU Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat dengan UU Narkotika). 2008. Pasal 72. UMUM Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Tindak Pidana Narkotika. yang telah ada dapat diperbaiki dan melengkapi . tanaman yang terdapat didalam Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Pemerintah Hadirkan Tiga Ahli dalam Uji UU Narkotika. Pasal 5 ayat (2) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. 5035, LL SETNEG : 29 HLM. pdf. 132Mb) Date 2019. UU Nomor 35 Tahun 2009. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kategori pertama, yang. Undang-undang (UU) NO. Revisi UU Narkotika memang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2018. 45, LN. 044 Suj k:NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Kasus Sutrisno bermula dari penggerebekan oleh satuan narkoba Polres. 45 , TLN NO. TENTANG. Penerapan UU No. go. Undang-undang (UU) No. (Pembimbing I) dan Dr. ABSTRAK: bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena. UU RI No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Status: Hanya untuk pelanggan Narkotika Ditetapkan: 12 Oktober 2009 Berlaku: 12 Oktober 2009 Sembunyikan. DIKTUM. com Mokh. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DEKRIS BAB I PENDAHULUAN A. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. STATUS PERATURAN. Belum Tersedia. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perihal pengaturan perbuatan yang tergolong sebagai Tindak Pidana terdapat pada BAB XV mengenai Ketentuan Pidana, pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang ini. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Oleh MARTUA GADING HABONARAN DAULAY, SH. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berimbas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) didominasi narapidana kasus-kasus narkotika, khususnya para pengguna. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Tentunya termasuk institusi aparat penegak hukumnya,” kata Djamil. 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. BUDI INSANI Als BUDI Bin ISKANDAR ZULKARNAIN 2. Undang-undang No. Pada 6 April 2017, UNODC bekerjasama dengan BNN mengadakan diskusi publik mengenai implementasi Pasal 54 dan Pasal 127 UU No. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Huk um Pidana, Jurnal Ilmiah . Indonesia, sehingga dikeluarkanlah UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). 35 Tahun 2009 ada beberapa penambahan bahan dari golongan I dan beberapa golongan II Psikotropika dari UU No. Dicabut sebagian dengan : UU No. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan PerkotaanBerdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan ancaman hukuman bagi pengguna narkotika bagi diri sendiri dengan dakwakan Pasal 111 UU No. 35. kekura ngan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. 36. UU: 419 (Stb) 1948: Obat Keras: Staatsblad: Unduh. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah. Pemerintah dan DPR telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang amandemen atas UU 35/2009 tentang Narkotika. Lubis, Rafiqoh. NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Download. 157, TLN NO. ,MH. Sehingga pemerintah. 5 Tahun 1997 dipindahkan ke Golongan III pada Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. Bagi pengedar, misalnya, mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang No. pdf Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, serta memberikan penjelasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. PREKURSOR NARKOTIKA 9. B/2012/PN-KC. ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan. Profil Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. Status Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan Mencabut : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Diubah Oleh : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika u. Pasal 35 Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan. 2009. Mereka yang dimaksud di atas adalah para Terdakwa, Pengacara, Jaksa Penuntut Umum, dan Majelis. Undang-undang (UU) NO. Rabu, 4 Februari 2009. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk. This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-undang (UU) NO. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. 45, TLN No. 2008/NO. Baik itu sintetis maupun. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang. dengan rahmat tuhan yang maha esa ; presiden republik indonesia, konsideransBagi pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat itu, soal mereduksi pendekatan pidana pada Revisi UU 35/2009 mesti sinkron dengan RKUHP. Irzal Rias, SH. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau. 5060, LL SETNEG : 141 HLM. Pasal 142. NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. SENGAJA TAK SENGAJA PEDULI AMAT Oleh : Parulian Siburian S. 35 of 2009 due to possession, possession, control or use of narcotics that do not have permission from the authorities and urine drug offenders have been taken to prove their use. 35 TAHUN 2009. 2. 35/2009 dan fenomena pen-egakan hukum terhadap UU No. Selain divonis 2 tahun, terdakwa. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Statute Approach, Conceptual Approach, Comparative Approach. Dalam banyak kasus narkotika yang masuk ke pengadilan, Pasal 111 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. “Melalui revisi UU No. Ukuran Dokumen 374. pdf/57. Penulisan ini mencoba untuk mengungkapkan dan mengu-raikan politik hukum dari UU No. Sinaga, Tri Ari N. Urgensi Perubahan UU No. 1. Terdapat beberapa alasan yang. LAW ON NARCOTICS. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Halaman 35 ANALISIS PENERAPAN PASAL 148 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Oleh: Sapto Handoyo DP, S. 2017. Rp55. Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 tersebut berlangsung secara virtual pada Senin (7/3/2022) di Gedung MK. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum. 1999/ No. Ismansyah, SH. Undang-undang (UU) NO. Undang-undang narkotika No. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. id: 116 hlm. 31 . Agar tidak terjadi Pasal-pasal karet dalam UU 35/2009 yaitu Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) tersebut, Pemerintah perlu mengajukan perubahan UU 35/2009 melalui proses legislasi, atau kepada masyarakat baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) ke Mahkamah Konstitusi,. Belum Tersedia. Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangUU 35 Tahun 2009. •Karena itu, penguatan regulasi melalui revisi UU Narkotika termasuk penguatan institusi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi keharusan agar pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan berbagai modusnya dapat dilakukan secara efektif. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Status: Hanya untuk pelanggan Narkotika Ditetapkan: 12 Oktober 2009 Berlaku: 12 Oktober 2009 Sembunyikan Peraturan Peraturan Konsolidasi Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait Daftar Isi Lampiran Download UU No 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaUnduh. “PENERAPAN PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 114 AYAT (1) UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA PADA PENGEDAR SABU DI WILAYAH HUKUM POLRES PROBOLINGGO”. DASAR HUKUM. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. PEREDARAN 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. Desi Dwi Hariyani, S332002005, 2021, PENERAPAN PASAL 112 DAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM UPAYA. Hukumonline. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan. B. Tesis ini berjudul Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika adalah suatu tindakan yang penting karena disatu sisi penyalahguna narkotika merupakan korban dari tindak pidana narkotika, namun disatu. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan. 46 WIB. lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan. : UU Nomor 35 Tahun 2009. 35, LN. Berikut adalah Peran serta masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba menurut UU. 2/2022 tentang Cipta Kerja tertanggal, 30 Desember 2022. 000. TENTANG. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 114 ayat (1) UU No 35 tahun. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. PENJELASANUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 35 TAHUN 2009TENTANGNARKOTIKA. Adhyatma, MPH, Lt. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Hanya saja, pemerintah hingga saat ini belum menyodorkan naskah akademik dan draf RUU ke. 36/2009. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. 35 Tahun 2009 (Study Penanganan Rehabilitasi Korban Napza di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahguna Narkoba Kota Makassar” dapat terselesaikan dengan baik. com – Terdakwa Ikhsan Susandi (37), warga Jalan Mataram, Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara divonis majelis hakim yang dipimpin Fitra Dewi dengan pidana penjara selama 2 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika. narkotika menurut UU No. Undang-undang (UU) tentang Rumah Sakit. Mar 18 2009 463. Berita. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam. RUANG LINGKUP 4. (campuran-gabungan)antara antara mati, pidana pennjara seumur hidup atau pidana penjara. Halaman. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika (Proses Penanganan Hukum Penyalahguna dan Pengedar Narkotika). , keputusan perubahan pada Undang-Undang Narkotika berada di Komisi III DPR RI, namun perkembangan terakhir terdapat rencana untuk. Halaman:UU Nomor 35 Tahun 2009. Oleh : Heru Arfianta. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sehinggaterhadap dakwaan yang demikian susunannya, Majelis dalam mempertimbangkan11dakwaan tersebut setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, apakah daridakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; PERATURAN TERKAIT. Bagikan. 4 2. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang. Tanggal: 12 Oktober 2009:PP No. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum terlaksana secara optimal. Article 132 of Law No. Selain diatas, sebenarnya terdapat juga pasal menyembunyikan anggota keluarga terkait narkoba dimana harus dipahami oleh setiap orang juga didalam UU nomor 35 tahun 2009 tersebut. S. 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) diubah. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu,. 35 Tahun 2009 nantinya dilakukan penguatan. 35 Tahun 2009, menyiratkan pesan jelas pada masyarakat Indonesia bahwa salah satu roh undang. Key Words : Penerapan Hukum Pasal 112 UU Narkotika, Penerapan Hukum Pasal 127 UU Narkotika ABSTRACT Broadly speaking thesis told about the. A A A. ) 29. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062). 46 WIB. Pemerintah dan DPR telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang amandemen atas UU 35/2009 tentang Narkotika. 2010/No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.